jurnal tentang pelayanan publik. (2016). jurnal tentang pelayanan publik

Indonesia yang diambil dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Indonesia 2018-2020. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 275 2. (2001). Hal tersebut dapat atau bisa dibuktikan dengan mudah dalam. komunikasi pelayanan publik di berbagai negara mengalami kemajuan yang pesat. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaga Negara RI Tahun 2009. S, dan Ali Yusri Program Studi Magister Ilmu Administrasi. Jurnal Caraka Prabu Vol. Indrajit, Richardus Eko. Jurnal Paradigma, Vol. 3 Pelayanan Publik perannya masing 2. di dalam birokrasi publik itu sendiri. Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan. 4 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 10, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 4 peradilan administrasi negara; negara. Wahyuni, R. jurnal inovasi pelayanan publik. 2015. pelayanan publik atau dengan kata lain restruktur organisasi pemerintahan secara ideal harus diarahkan pada perwujudan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan aturan hukum, kesetaraan, partisipasi, responsif,. Pelayanan publik merupakan sebagai pemberian layananan kepada masyarakat mempunyai kepentingan pada instansi yang sesuai aturan dan tata cara yang sudah 1. CV Alfabeta. 2. 2009 Tentang Pelayanan publik . UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik". 4 Pelayanan Publik Pelayanan publik menjadi konsep yang sering digunakan oleh banyak pihak, baik dari kalangan praktisi mapun ilmuwan, dengan makna yang berbeda-beda. 1 Definisi Pelayanan Publik Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk. 4 Nomor 2) Benny Kurniawan Putra Sembiring, ddk. puskesmas di kota Makassar Jurnal Administrasi Publik (Vol. Vol 1. dokumen pemerintah, artikel jurnal, artikel berita online, dan literatur lain yang relevan. Hal 99-108 Kabupaten Bone, serta dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Mekanisme dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi. Pelayanan Prima Melalui Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Indonesia. Lembaga Administrasi Negara, 2014. , & Sari, R. Asropi 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,. 2,Tahun 2013 392 dapat juga berupa dukungan nyata dengan membantu secara langsung proses penyelenggaraan pelayanan umum. Hal 17 Berkaitan dengan kondisi pelayanan publik saat ini, Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa : Pelayanan publik masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Mal pelayanan publik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi di satu tempat dan merupakan perluasan fungsi pelayanan dari beberapa instansi Pemeritah untuk memangkas alur. 2018. Sawala : Jurnal Administrasi Negara. 24198/jmpp. Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dengan faktorfaktor seperti keramahan, kredibilitas, akses, penampilan fasilitas, dan kemampuan dalam menyajikan pelayanan. 3 tingkat kepatuhan masyarakat yang minim membuat penyebaran kian hariuntuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Hlm 81. Beberapa peneliti yang mela-kukan penelitian bidang tersebut yaitu Rusherlistyani (2004), tentang pengujian persepsi kualitas layanan di instansi. Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”. 3. 12, No. Beberapa kelemahan. Arsad Bahri, Usman Mulbar, Andi Suliana + 0. Mempromosikan inovasi dan kreativitas dalam memberikan pelayanan. id Abstrak tahu tentang pelayanan administrasi ini dikarenakan kurang adanya. (2008). 5. Bahasa bali (22345) 211 Documents. 122Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) dirumuskan pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,. pelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi. JURNAL ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK MANAJEMEN KOMPLAIN DAN PENANGANAN KELUHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK Dyah Hariani ABSTRACT The handling and the management of complaint in public service is an. tah memiliki fungsi memberikan berbagai Penjelasan lain terhadap perspektif pelayanan publik yang diperlukan oleh ma- pelayanan publik dapat dilihat dalam karya J. 5, 128–141. merubah penyelenggaraan pemilu secara konvensional menjadi e-voting dan merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya Peningkatan. 32697/integritas. Adnan Topan selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasi pemerintah untuk membenahi sistem pelayanan publik. Pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara diatur dengan Undang-Undang No. 2023 DOI: 10. Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang terdiri dari: 1. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), with registered number ISSN 0852-9213 (print), ISSN 2477-4693 (online) is a scientific multidisciplinary journal published by Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, since 1996. Kata kunci : Public relations, pelayanan informasi 1. Untuk menggenapkan pilar negara hukum yang demokratis, telah ditetapkan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasJurnal Al-Adalah Vol. Terbentuknya. 1. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. Content may be subject to copyright. [7] Subarsono. 264 – Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 2023, 7(3). UU No. 04 NO. kualitas pelayanan publik yaitu, tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan SMA Negeri 1 Tempel; mengetahui unsur-unsur pelayanan apa saja yang harus ditingkatkan atas layanan publik SMA Negeri 1 Tempel; dan menganalisis. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Pelayanan publik yang menjadi fokus studi disiplin ilmu administrasi public di Indonesia, masih menjadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komprehensif. 3 Bulan Juli-September 2011 Bennis,W. Journal of Rural and Development Volume 1 No. 2014 yang menyertainya sebagai upaya untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan. 2023 DOI: 10. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ida Yunari Ristiani, Manajemen Pelayanan Publik« 165 Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen (E-ISSN: 2615-4978, P-ISSN: 2086-4620) Vol X1 No 2. dalam memberikan pelayanan publik, khususnya pelayanan kesehatan. 3, No. 2621 – 2781.  Padahal standar pelayanan adalah kewajiban yang harus diadakan pada setiap instansi pelayanan publik, yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dan pengaruh e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di Kota Jambi. 2022 DOI: 10. Sejauh yang saya temukan, layanan publik, mulai dari pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pengursan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fasilitas“EVALUASI KEBIJAKAN, KELEMBAGAAN, INFRASTRUKTUR, APLIKASI, DAN PERENCANAAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAHAN KOTA BATU. Akhir-akhir ini upaya pengembangan e-government sedang giat-giatnya dilakukan kalangan birokrasi publik. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. PENDAHULUAN 1. 89–114. Pfeiffer&Company. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). 3, Nomor I, Januari 2018:29-44 30 ANALISIS TRANSPARANSI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL. ABSTRAK Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara deskriptif mengenai Pelayanan Publik dan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo. kerja, visi misi, pelayanan publik, hingga hubungan ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk pada pihak eksternal (mustafid dkk, 2014). PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Wajah pelayanan publik saat ini sudah lebih baik. Jurnal Lingkar Widyaiswara (Edisi 07 No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik [3] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [4] LAN RI, 2016. Mische, 1995. A. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pasalnya, pelayanan adalah tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. , & Indonesia, P. pelayanan publik yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik sesuai harapan masyarakat, karena pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang akan diberikan kepada publik. 5 of 2014 about civil state apparatus hayatPelayanan Publik (Studi. ac. 11 Pasal 386 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan publik yang berkualitas adalah salah satu pilar untukinovasi-inovasi dalam pelayanan publik yaitu di tahun 2019 dan di tahun 2020. H. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU pelayanan publik). Berbagai definisi dan pemahaman Warga negara diposisikan sebagai pemilik tentang pelayanan publik tersebut pada intinya Pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-memiliki arah pandangan atau fokus yang hampir sama sama. 02 (September 2020) 109 Inovasi Pelayanan Publik Program E-Retribusi Di Dinas. Manajemen Pemasaran Edisi 12. E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281. Studi tentang pelayanan publik desa telah dilakukan Joni Suwarno (2012) yang telah. Rendahnya kualitas. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berlaku mulai Vol. CosmoGov:Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3 (2), 205-218. Oleh karena itu, desa kandolo terdiri dari 8 Rt dan. Pelayanan publik dalam pandangan Islam bisa merujuk pada Al-Baqarah [2]: ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman nafkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Pelayanan publik merupakan salah satu hal penting yang menjadi sebuah tolak ukur pada pelaksanaan administrasi pemerintahan sebagai wujud menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 ISSN. terhadap informasi tentang layanan publik se-cara transparan, sehingga tidak ada penyimpa-. Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara P-ISSN 2085-6555 Vol 12 No. Widyaning,A. Karena secara teoritis kualitas tujuan kualitas adalah memuaskan para penerima layanan yakni masyarakat. Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. hal itu dapat mewujudkan pelayanan publik kepada rakyat yang bebas dari korupsi. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga literatur-literatur atau buku-buku pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pembahasan, dan hasil penelitian, artikel. 2016. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. dapat dengan jelas mengetahui informasi mengenai perusahaan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor publik masih. 1. menjeIaskan tentang semua pelayanan adminduk meIaIui peIayanan onIine dengan. ISSN: p; 1829-6696, e:2549-4716. Abstract. Onno Sahlanía Hamzah. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699. PAN/7/2003 telah merumuskan apa yang menjadi asas, prinsip, dan standar pelayanan publik hal ini bertujuan untukJURNAL PETIR Vol. Undang-Undang No. 2. comPERAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (2 th ed. tentang Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Girontalo menyebutkan bahwa secara realibility, respon dan jaminan. Jakarta:. Dalam penelitian ini. PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi PPDB Sistem Zonasi Tahun 2021/2022 dalam Pelayanan Publik Sektor Pendidikan oleh Ombudsman RI Jawa Tengah. Afif Syarifudin Yahya, Setiyono/Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Aplikasi SP4N-LAPOR. 1 Pengertian Pelayanan Publik Menurut Keban yang dikutip oleh Jumara (2010:16) menyebutkan dalam konteks pelayanan publik lebih dititik beratkan kepada bagaimana elemen-elemen administrasi publik seperti policy making, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untukUU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik", UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik", 2009; Widjiastuti, Agustin, ‘Peran Aaupb Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari Kkn’, Perspektif, 22. Rukayat, Y. 2018 yang lalu merilis tentang adanya 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diimplementasikan mulai tahun ini. (2006). 25 Year 2009 on Public Service, as the first legislation of Public Service. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan. Yessy Febby. 25/2004 Tentang IKM yang dijabarkan keAplikasi Tangerang Gemilang merupakan inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, pelaporan, dan pengaduan dari warga, organisasi, dan instansi pemerintah. perilaku birokrasi pemerintah dalam pelayanan. Academic year: 2020/2021. Berbicara mengenai pelayanan publik, tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat pengertian dari Mal Pelayanan Publik, tujuan, prinsip, ruang lingkup, pembiayaan, perjanjian dan segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan dari Mal Pelayanan Publik. Latar Belakang Salah satu indikator yang memperlihatkan kualitas kinerja dari pemerintahan adalah kualitas kantor pelayanan publik. Salah satunya yang dikemukan oleh Dwiyanto, (2006 ) mendefisinikan pelayanan publik adalah: Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; PP No. 1. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa: Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa. G. 282009 tentang Pelayanan Pelayanan Publik. ANALISIS KUALITAS PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN KONSUMEN: STUDI KASUS GOLD’S GYM BANDUNG. 22186 Accred : Sinta 4. Hardjaloka, L. sedangkan Metode penelitian yang digunakan adalah. Sangkala. Kegiatan pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan tambang akan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Dalam penyelenggaraan mengenai pelayanan publik, pemerintah dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Hanya beberapa dinas yang melakukan pelayanan publik secara langsung, yaitu Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Pemadam Kebakaran serta Dinas Perhubungan Darat, selebihnyaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perubahan model pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Moyohulu tahun 2020, (2) faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan model pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 di Kantor Kecamatan Moyohulu tahun2020. Sebuah pendekatan yang berbasis perilaku yang memetakan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh baik pada level individu, kelompok, maupun organisasi terhadap perilaku transfaransi, akuntabilitas, responsible , integritas, dan fair dari. Banyak masyarakat telah melihat dan ——— Corresponding author. 1. 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pub. Pelayanan publik merupakan tugas utama bagi aparatur sipil negara serta pegawai pemerintahan yang dipercaya sebagai ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pelaksana program-program pemerintah,. 8. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. Republik Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017 ~ 264 ~. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi. Akuntabilitas Pemberdayaan Pelayanan Publik”. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik, terbit 4 kali dalam setahun, yaitu pada Februari, Mei, Agustus, dan November dimulai 2022.